Minta Maaf pada PKI?
Penulis: Walentina Waluyanti de Jonge
Menyaksikan para pakar internasional bidang sejarah, termasuk pakar dari Indonesia berbicara di Amsterdam, sungguh menarik. Bertempat di International Institute of Social History di Amsterdam, dari pagi hingga sore, saya menghadiri simposium membahas peristiwa 1965 di Indonesia, pada 1-2 Oktober 2015. Simposium ini berjudul “1965” Today – Living with the Indonesia massacres.
Para pembicara dari Indonesia antara lain Prof. Dr. Asvi Warman Adam dari LIPI, Dr. Baskara T. Wardaya dari Universitas Sanata Dharma dan Abdul Wahid dari Universitas Gajah Mada.
Saya sempat berbincang dengan pakar sejarah Pror. Dr. Asvi Warman Adam dan Dr. Baskara Tulus Wardaya terkait isu permintaan maaf kepada PKI yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan.
Foto: Walentina Waluyanti berbincang dengan pakar sejarah Dr. Baskara T. Wardaya (tengah) dan Prof. Dr. Asvi Warman Adam (kanan) di International Institute of Social History Amsterdam. - PHOTO by J. de Jonge
Menurut Prof. Asvi Warman Adam, isu permintaan maaf kepada PKI menjadi isu yang diplintir. Ia memang setuju dengan permintaan maaf, tetapi yang dimaksud bukanlah meminta maaf kepada PKI. Prof. Asvi mengatakan negara seharusnya meminta maaf kepada para korban atas pembunuhan massal, tuduhan dan penahanan semena-mena tanpa bukti, serta atas pelanggaran HAM yang telah terjadi. Antara lain kepada tahanan di Pulau Buru, para eksil, juga kepada orang-orang yang didiskriminasi pemerintah karena dituduh sebagai "anak dari orangtua PKI" (misalnya anak-anaknya dilarang bekerja sebagai pegawai negeri). Untuk itu Asvi Warman Adam mengusulkan agar Presiden membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari 9 perempuan (terinspirasi oleh Pansel KPK). Asvi juga setuju adanya peradilan terhadap pelanggaran HAM seputar 1965-1966.
Di depan forum, sejarawan dari LIPI, Asvi Warman Adam menyampaikan presentasinya seputar perkembangan tragedi 1965 hingga kini. Di antaranya Asvi menegaskan perlunya pemerintah membentuk tim pencari kebenaran untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM terkait peristiwa G30S.
Foto: Prof. Dr. Asvi Warman Adam menyampaikan presentasi di International Institute of Social History, Amsterdam. (Photo by Walentina Waluyanti)
Sejarawan Baskara Tulus Wardaya, biasa disapa dengan Romo Baskara, dalam presentasinya mengusulkan tentang rekonsiliasi nasional. Baskara menguraikan penelitiannya tentang kegaiatan paguyuban Sekber 65 (Sekretariat Bersama 65) di Solo. Paguyuban ini mengadakan sejumlah kegiatan untuk merintis jalan ke arah rekonsiliasi nasional. Kegiatan tersebut antara lain bekerja sama dengan grup dan organisasi lainnya, dengan mengadakan forum-forum diskusi, mengumpulkan data tentang para korban tragedi 1965, dan sejumlah kegiatan lainnya yang dapat mendorong terjadinya rekonsiliasi nasional.
Foto: Dr. Baskara T. Wardaya, SJ menyampaikan presentasi di International Institute of Social History, Amsterdam. (Photo by Walentina Waluyanti)
Menurut Baskara, untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional ini pertanyaannya bukanlah apakah harus diselesaikan secara politik atau non-politik; melainkan penyelesaian secara politik ataupun non-politik dalam cara bagaimana? Baskara juga dikenal sebagai Ketua Pusdema (Pusat Studi Demokrasi dan Masyarakat) dan penggagas "Museum Bergerak", banyak menyuarakan pentingnya rekonsiliasi agar bangsa ini tidak perlu terus larut dalam dendam masa lalu. Dengan rekonsiliasi, bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan tanpa dendam dalam membangun masa depan.
Pakar yang bukunya tentang G30S pernah dilarang di Indonesia, Prof. John Roosa ikut berbicara di forum ini. Ia adalah penulis dari buku Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia. Prof John Roosa menjelaskan tentang proses penelitiannya di Indonesia dan hasil wawancaranya dengan para narasumber, yang mendasari argumentasinya tentang siapakah sebetulnya yang berada di balik Gerakan 30 September 1965.
Prof. John Roosa sedang berbicara di International Institute of Social History Amsterdam. (Photo by Walentina Waluyanti)
Akademisi lain yang turut berbicara di forum ini adalah Prof. Ariel Heryanto (The Australian University), Vanessa Hearman (University of Sidney), Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Indonesia), Ayu Ratih (Indonesian Institute of Social History), dan Papang Hidayat (peneliti dari Amnesty International). Para pakar luar neger lainnya antara lain Saskia E. Wirenga dan Nancy Adler (Guru Besar University of Amsterdam), Adriaan Bedner (Leiden University), Ulbe Bosma peneliti IISH Amsterdam), Robert Cribb (Guru Besar Australian National University), Martijn Eickhoff ( peneliti NIOD Institute of War, Holocaust and Genocide Studies), Christian Gerlach (University of Bern, Switzerland), Gerry van Klinken (peneliti KITLV), Leo Lucassen (Direktur IISH), Katharine McGregor dan Jessica Melvin (University of Melbourne), Anett Keller (editor dan penulis buku seputar peristiwa 1965, dari Jerman), Peter Keppy (peneliti NIOD), Geoffrey Robinson (Guru Besar UCLA), Uğur Üngör (Guru Besar Utrecht University).
Secara keseluruhan, simposium ini menunjukkan bahwa peristiwa 1965 masih menyisakan tragedi kemanusiaan yang belum terselesaikan. Hingga saat ini wacana agar pemerintah minta maaf kepada para korban pelanggaran HAM dalam tragedi 1965, masih terus menjadi perdebatan antara yang pro dan kontra.
Walentina Waluyanti, penulis buku "Tembak Bung Karno Rugi 30 Sen"
Artikel terkait, klik
Misteri Supersemar: Betulkah Bung Karno Ditodong Jendral?
Supersemar Lahir, Banjir Darah Mengalir
Putri Bung Hatta Membedah Buku Walentina Waluyanti
Penyebab Mengapa Komunis Harus Atheis
{backbutton}
