Hindari perkara hukum dengan tidak memplagiat tulisan Walentina Waluyanti. Semua tulisan Walentina Waluyanti di website ini dilindungi UU Hak Cipta. Dilarang memperbanyak dan melipatgandakan materi dalam website ini dalam bentuk apapun tanpa ijin Walentina Waluyanti sebagai pemilik website. Copy paste harap mencantumkan nama penulis. Copy paste tanpa mencantumkan nama penulis, sama dengan plagiat. DILARANG KERAS MENGKOMERSILKAN karya penulis Walentina Waluyanti/Walentina Waluyanti de Jonge tanpa IJIN TERTULIS dari penulis Walentina Waluyanti. Melanggar larangan ini berarti melanggar UU Hak Cipta. Hindari tuntutan hukum dengan tidak melakukan pelanggaran atas UU Hak Cipta. 

Reproduceren en kopieeren van alle materialen van deze website van welke aard dan ook is verboden zonder toestemming van Walentina Waluyanti als eigenaar van deze website. Tevens moet men dan voor niet-commerciële doeleinden mijn naam als de auteur vermelden. Commercialiseren van het werk van Walentina Waluyanti is verboden zonder schriftelijke toestemming van mij als schrijver / eigenaar van deze website en men zal bij overtreding van dit verbod instemmen met de juridische gevolgen hiervan.

Utak-Atik Keraton Sultan Henk

Catatan penulis: Artikel ini dibuat ketika Nasdem masih Ormas, belum parpol, dan Sri Sultan masih sebagai pembina Ormas Nasdem.

Copyright @ Penulis: Walentina Waluyanti – Nederland

Saya senyum-senyum mendengar percakapan antara dua orang Belanda kenalan saya.

Mereka mengikuti berita di Indonesia. Termasuk berita yang sekarang sedang hangat.

Tentang SBY yang menyoalkan monarki. Begini percakapan antara dua orang Belanda itu.

“Wah, orang Jawa juga berani protes Raja Jawa, ya?”

“Ah, Presiden Yudhoyono itu kan bukan orang Jawa!?”

“Oh ya? Kalau begitu orang apa?”

“Kalau tidak salah, orang Pijiten”.

Rupanya lidah Belandanya membuatnya susah benar melafalkan kata “Pacitan”. Keseleo-nya si Meneer menyebut “Pacitan” menjadi “Pijiten”, membuat saya tak bisa menahan tawa. Dasar Meneer Londo sok tahu! Wah, inibetul-betul bisa melahirkan daerah baru, Daerah Istimewa Pijiten.

Dulu, sebelum kemerdekaan, Belanda saja takut pada Sultan. Di dalam Indisch Staasblad 1837, ada citaat pemerintah kolonial yang mencatat, pemerintahan Belanda di Tanah Jawa tidak akan bisa berjalan, tanpa menghormati pentingnya peran kesultanan di mata rakyat.

belandasultan1

Walau alasan di balik ini terasa negatif di mata rakyat terjajah, yaitu “demi melanggengkan kekuasaan kolonial”, namun ada makna yang jelas. Yaitu Belanda yang juga negara kerajaan, mengerti situasi psikologis hubungan antara rakyat dan rajanya. Bagi rakyat, makna kerajaan itu bukan sekedar “raja yang disembah”. Kerajaan juga adalah implementasi gambaran rakyat tentang tatanan antara yang mengayomi dan yang diayomi.

Alasan psikologis ini sampai sekarang menjadi dasar utama, mengapa di jaman modern ini masih banyak rakyat di berbagai negara, yang tetap menolak jika monarki di negara mereka sama sekali dihapuskan. Penolakan rakyat terhadap penghapusan monarki, seakan cerminan kerinduan rakyat tentang makna “pengayoman”. Rakyat butuh diayomi. Pertanyaannya, mana yang lebih bisa mengayomi? Presiden atau raja?

Dulu di jaman kolonial, umumnya para Sultan tahu betul, kedudukan mereka disegani Belanda. Namun begitu, Sultan Yogya ketika itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX (ayah Sri Sultan HB X), tidak mau dimanfaatkan hanya sebagai simbol dan boneka. Kepada Belanda dikatakannya, “Walau saya berpendidikan Belanda, tapi saya tetap orang Jawa."

Walau akrab dan punya banyak teman Belanda, tapi itu tidak menghilangkan prinsip politiknya sebagai bangsa Indonesia, dan menolak bekerja sama dengan Belanda. Hijrahnya ibukota RI ke Yogya (1946-1949), adalah atas prakarsa “Sultan Henk”.

Sri Sultan Hamengkubuwo IX yang fasih berbahasa Belanda, memang punya nama Belanda. Di antara teman-teman Belandanya, Sri Sultan HB IX, dipanggil dengan nama Belanda, “Sultan Henk”. Henk nama Belanda Sultan, singkatan dari Henkie, diambil dari nama suami Ratu Wilhelmina, yaitu Pangeran Hendrik. Di ensiklopedi disebutkan, Sri Sultan dinamai Henkie oleh keluarga Belanda yang mengasuhnya sejak kecil. Sejak umur 4 tahun, Sultan memang sudah dititipkan pada keluarga Mulder, keluarga Belanda yang tinggal di Gondokusuman. Maksudnya agar bisa belajar disiplin dan hidup biasa seperti anak-anak lainnya.

Kini 22 tahun sesudah wafatnya Sultan Henk, kraton Yogya diutak-atik, sebagai lanjutan pernyataan SBY tentang monarki di Yogyakarta.

belandasultan2

Sri Sultan dengan Bung Karno (Foto: kepustakaan-presiden)

Presiden menolak dituduh menyoalkan monarki karena ada muatan politis di baliknya. Juga menolak anggapan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai pembina di Ormas Nasdem, adalah ancaman bagi popularitas Partai Demokrat di Pulau Jawa. Alasannya, Presiden sudah terpilih selama dua periode. Tak bisa lagi maju untuk periode ketiga. Jadi apa buktinya Sultan Yogya itu adalah ancaman bagi SBY?

Orang-orang mengiyakan argumen itu. Alasan itu benar dan masuk akal. Orang-orang mengangguk-angguk. Tapi namanya juga manusia. Tidak puas cuma mengangguk. Setelah mengangguk, mata mereka pun diarahkan ke anggota keluarga presiden lain, yang duduk di Partai Demokrat. Di partai itu pula SBY tetap dan akan menjabat sebagai penasehat partai, jika tak lagi menjabat sebagai presiden. Selama prosesnya konstitusional, sistem demokrasi tidak akan menghalang-halangi siapa pun menjadi presiden, termasuk anggota keluarga presiden. Ini sah-sah saja.

Sementara itu, Nasdem, Ormas tempat Sultan duduk sebagai pembina, hampir ada mirip-miripnya dengan Partai Demokrat. Namanya pun pakai embel-embel “Demokrat”. Yaitu Nasional Demokrat (Nasdem). Bedanya, Nasdem Ormas bentukan Surya Paloh itu, bukanlah partai. (Tentang ini, Sultan pernah berkata, “Sama Ormas kok takut”).

Biru adalah warna Partai Demokrat. Nasdem juga warnanya biru. Warna darah antara kedua tokoh ini juga nyaris mirip. Sultan berdarah biru. Presiden mungkin saja darahnya merah, tapi pembawaan dan tindak-tanduknya tak kalah berkharisma dari bangsawan berdarah biru.

belandasultan3

Ada yang lebih menarik perhatian daripada sekedar kemiripan itu. Yaitu Nasdem, dengan Sri Sultan sebagai pembina, dikenal sangat oposan dan vokal terhadap penguasa. Karena itu,“sentilan” presiden tentang monarki di kesultanan Yogya, dianggap sebagai balasan atas suara-suara vokal Nasdem selama ini.

Hidup di tengah carut marut politik, memang sudah risiko jadi pemimpin. Banyak intrik dan tekanan. Kalau tidak tahan terpaan badai, jalan yang paling mudah adalah mundur, atau sekalian tidak pernah mencalonkan diri jadi presiden. Setiap keputusan dan kebijakannya akan diteliti sampai sekecil-kecilnya. Maklum saja, keputusan itu menyangkut hajat hidup jutaan rakyat. Salah sedikit, bisa menghasilkan efek domino. Jadi rakyat memang merasa berhak cawe-cawe.

Ngomong-ngomong tentang monarki. Beberapa negara kerajaan menyadari perlunya menganut monarki konstitusional. Misalnya Belanda dan Inggris. Ini untuk menghindari peluang terjadinya otokrasi dan diktatorisme yang bisa menindas rakyat. Karena dituntut hormat dan patuh pada konstitusi, walau dirinya pemimpin kerajaan, tapi Ratu Belanda tidak akan berani mencampuri kedaulatan dan keputusan pengadilan. Sebaliknya otoritas pengadilan juga sangat kuat, tidak akan sudi diatur-atur ratu. [Ini yang menyebabkan Ratu Belanda tidak bisa seenaknya mengatur-atur pengadilan menghentikan tuntutan RMS, seperti yang dipertanyakan SBY (?). Sebaliknya pengadilan juga mengakui kekebalan diplomatik SBY sebagai presiden, pihak lain tak bisa asal tuntut begitu saja].

belandasultan4

Foto: Ratu dari kerajaan Inggris dan Belanda, Elizabeth dan Beatrix

Jadi kalau bicara soal monarki...hari gini, masih ada juga negara yang menganut monarki absolut? Negara manakah itu? Wikipedia mencatat, Oman, Arab Saudi, Vatikan, Brunei? Oke, kita katakan saja Brunei. Monarki absolut itu jelas bertentangan dengan azas demokrasi. Lalu demokrasi itu konon lebih baik dari monarki? Tapi Brunei negara monarki itu, nyatanya negaranya lebih makmur. Padahal Brunei itu baru berapa tahun merdekanya?

Indonesia negara demokrasi. Sudah negara demokrasi, pakai “Pancasila” lagi. Apa masih kurang sakti? Sudah sakti begitu, mestinya negaranya adil makmur. Jadi di mana letak kesalahan demokrasi? Tentu saja bukan karena ada daerah monarki (menurut SBY) dalam negara demokrasi.

Pilkada itu demokratis. Jadi pemilihan gubernur, walikota dan bupati harus melalui Pilkada. Karena begitulah seharusnya sebuah sistem dalam negara demokrasi, mesti dijalankan. Sudah melalui proses demokratis, tapi berapa banyak kepala daerah mengkhianati pemilihnya, diangkut ke penjara karena korupsi? Berapa banyak praktek money politics dalam Pilkada? Berapa banyak oknum pejabat yang mengiming-imingi duit kepada para pemilihnya dalam Pilkada yang katanya demokratis itu? Di mana letak kesalahan sistem demokrasi? Apa artinya memilih langsung secara demokratis, tapi dipilih oleh pemilih bayaran?

Jika berbicara tentang mengutak-atik “Daerah Istimewa”, maka ada yang lebih istimewa untuk diutak-atik. Yaitu sebuah negara asing “istimewa” karena kok bisa dengan bendera Freeport selama bertahun-tahun mengangkut kekayaan alam yang bukan miliknya? Anehnya, ini terjadi di jaman kemerdekaan, bukan lagi jaman penjajahan. Kok bisa rakyat terampas kesejahteraannya di tanahnya sendiri yang kaya itu? Bukankah rakyat mestinya di-”istimewa”-kan karena lebih berhak atas kekayaan alamnya sendiri yang dihisap secara berkesinambungan, oleh sebuah “Negara Istimewa”?

Mau demokrasi, mau monarki... toh akhirnya tuntutan jaman sulit menyangkal idealnya sistem bernegara secara konstitusional. Ini artinya, hakikat bernegara itu tidak bermaksud mendudukkan presiden sebagai yang tertinggi dalam negara. Sultan bukanlah yang tertinggi di daerahnya. Titah raja bukan suara tertinggi seperti dalam monarki. Dan suara rakyat bukanlah segala-galanya, seperti yang dipikir orang tentang cara berdemokrasi.

Karena yang kedudukannya lebih tinggi daripada presiden, lebih tinggi daripada raja, lebih tinggi daripada rakyat...adalah HUKUM.

belandasultan5

Berapa banyak negara monarki konstitusional yang tertib konsisten memberlakukan hukum secara adil? Dan berapa banyak negara non-monarki yang penegakan hukumnya nyaris menjadi puing-puing di balik topeng demokrasi?*** (Penulis: Walentina Waluyanti de Jonge, historical book writer)

fr wwWalentina Waluyanti - About Me

Penulis buku "Sukarno Hatta Bukan Proklamator Paksaan"

 

Artikel Terkait:

Sri Sultan dan Beringin Kramat

Awalnya Bersaudara, Diadu Domba, Pecah, Memicu Lahirnya Kraton Solo dan Yogya

Copyright (c) Walentina Waluyanti 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com