Tips Menulis

Tips Menulis ala Walentina

tips 1 web

Read More

Written by Walentina Waluyanti

VOC

Ngintip Pembuatan Kapal VOC di Belanda

VOC01a

Read More

 Written by Walentina Waluyanti

Atheis vs Theis

Cari Bukti Tuhan Ada?

photo4 web

Read More

Written by Walentina Waluyanti

History/Politics

Penyebab Mengapa Komunis Harus Atheis

komunis1web

Read More

Written by Walentina Waluyanti

History

Jejak Tawanan di Kamp Nazi

kamp011ww

Read More

Written by Walentina Waluyanti

Pengalaman Hidup di Belanda

Dwitunggal Soekarno-Hatta

Penggali Pancasila

Memori

Sakit Hati Soeharto pada Habibie

soehartotien

Read More

 Written by Walentina Waluyanti

History/Politics

Minta Maaf pada PKI?

IISG 1

Read More

Written by Walentina Waluyanti

Cerita dari Belanda

Pengalaman Liburan dengan Caravan di Eropa

DSC 2141 036a

Read More

Written by Walentina Waluyanti

Walentina Waluyanti de Jonge is an Indonesian author/essayist, historical book writer, teacher.

Jika ada yang menggunakan nama saya Walentina Waluyanti untuk meminta sejumlah uang,  melalui ex-email saya walentinawa@yahoo.com, saya sampaikan itu bukanlah dari saya, sebab email saya di yahoo.com sudah lama dibajak.

Hindari perkara hukum dengan tidak memplagiat tulisan Walentina Waluyanti. Semua tulisan Walentina Waluyanti di website ini dilindungi UU Hak Cipta. Dilarang memperbanyak dan melipatgandakan materi dalam website ini dalam bentuk apapun tanpa ijin Walentina Waluyanti sebagai pemilik website. Copy paste harap mencantumkan nama penulis. Copy paste tanpa mencantumkan nama penulis, sama dengan plagiat. DILARANG KERAS MENGKOMERSILKAN karya penulis Walentina Waluyanti/Walentina Waluyanti de Jonge tanpa IJIN TERTULIS dari penulis Walentina Waluyanti. Melanggar larangan ini berarti melanggar UU Hak Cipta. Hindari tuntutan hukum dengan tidak melakukan pelanggaran atas UU Hak Cipta. 

Reproduceren en kopieeren van alle materialen van deze website van welke aard dan ook is verboden zonder toestemming van Walentina Waluyanti als eigenaar van deze website. Tevens moet men dan voor niet-commerciële doeleinden mijn naam als de auteur vermelden. Commercialiseren van het werk van Walentina Waluyanti is verboden zonder schriftelijke toestemming van mij als schrijver / eigenaar van deze website en men zal bij overtreding van dit verbod instemmen met de juridische gevolgen hiervan.

Ketimbang Willem, Lebih Alot Budi

Penulis: Walentina Waluyanti - Nederland

Catatan penulis: Artikel ini dibuat ketika belum ada keputusan pra peradilan terkait kasus KPK versus Budi Gunawan. Sidang pra peradilan yang dipimpin Hakim Sarpin kemudian membatalkan status "Tersangka" Komjen Polisi Budi Gunawan.

Kriiing! Raja Belanda menelpon Jokowi. Raja Willem Alexander memohon agar Jokowi bersedia membatalkan eksekusi tembak mati terhadap seorang warga Belanda terkait tindak pidana narkoba. Sebagai pemimpin kerajaan, Raja Willem memang wajib melindungi warganya, termasuk seorang warganya yang sedang menghadapi hukuman mati di Indonesia. Tetapi Jokowi pun punya kewajiban sama. Ia wajib melindungi bangsanya dari kejahatan narkoba.

Permohonan Raja Willem itu disimbolisasikan oleh media Belanda, “Raja Willem berlutut memohon kepada Presiden Indonesia”. Jokowi memperlihatkan taringnya. Tak peduli raja sekalipun, Jokowi tetap bilang “No!”. Ia dengan tegas memberi jawaban “Tidak!” terhadap Raja Willem. Permohonan Raja Willem sia-sia. Warga Belanda, Ang Kiem Soei yang berusia 62 tahun, tetap harus mati di hadapan regu tembak di Nusakambangan, 18 Januari 2015.

willemraja12web

Raja Willem Alexander bersama istrinya Ratu Maxima dan ketiga putrinya, setelah acara pelantikan sebagai Raja Belanda, 30 April 2013. (Foro: NRC)

Jokowi memperlihatkan ketegasannya dalam penegakan hukum di awal karir kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi sayangnya, ketegasan yang diperlihatkannya kepada Raja Belanda, tidak terlihat ketika ia menghadapi kasus Budi Gunawan versus KPK. Ternyata lebih susah menghadapi Budi Gunawan dibanding menghadapi Raja Belanda. Budi Gunawan memang bukan Raja Belanda, dan apakah justru karena itu malah lebih “alot”?

Satu hal yang tidak bisa dilupakan. Kepala negara sudah menjadi bagian dari elemen penegakan hukum itu sendiri. Ini merupakan konsekuensi hidup bernegara. Penegak hukum bukan cuma institusi kehakiman, KPK, Polri. Presiden justru yang paling bertanggungjawab di garda terdepan, agar hukum itu bisa tegak setegak-tegaknya. Kepala negara adalah nakhoda negara. Awut-awutannya kapal, adalah sepenuhnya tanggung jawab nakhoda.

Belum lama menduduki kursi presiden yang empuk, kepala Jokowi sudah pusing tujuh keliling. Pertama, ia sudah telanjur memilih Budi Gunawan sebagai kandidat Kapolri, tapi belakangan ternyata si kandidat ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, sejak 12 Januari 2015. Kabarnya Jokowi telah meminta Budi Gunawan untuk mundur. Tetapi yang bersangkutan menolak. Alasannya, Budi Gunawan masih  menunggu proses pra peradilan, terkait tuduhan KPK atas sangkaan korupsi. Nah, menunggu hasil proses pra peradilan inilah yang makan waktu. Sambil menunggu hasilnya, kesan terjadinya chaos dalam penegakan hukum, adalah kesan yang sulit dihindarkan. Di acara ILC TV One, Prof. JE Sahetapy mengkritik ketidak-tegasan Jokowi, "Jangan-jangan Jokowi menganut filosofi inggih-inggih mboten kepanggih". (Artinya iya, iya tapi tidak). Ini karena Jokowi maju mundur, menjanjikan akan segera menyelesaikan, tetapi melanggar janjinya. Ia terus menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan Jimly Asshiddiqie menegur Jokowi, bahwa menunda-nunda dan membiarkan masalah berlarut-larut itu dosa.

Terkatung-katungnya persoalan antara KPK dan Polri, memberi peluang berkembangnya berbagai desas-desus. Ada yang mengatakan Presiden Jokowi mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri karena tekanan partai. Ada yang bilang Jokowi sungkan untuk tidak mengikuti kehendak Megawati. Juga berhembus kabar bahwa Jokowi terikat hutang budi pada partai. Jokowi terkesan maju mundur dalam mengambil keputusan: apakah jadi atau tidak jadi melantik Budi Gunawan. Sikap Jokowi yang tidak segera mengambil tindakan tegas, menimbulkan keresahan. Publik mengharapkan Jokowi tak perlu ragu dalam mengambil tindakan cepat dan tangkas. Rakyat terus menunggu keputusan Jokowi dengan gelisah. Sampai-sampai Johan Budi dari KPK angkat bicara: "Hanya Tuhan dan Jokowi yang bisa menyelesaikan masalah ini". Makna pernyataan Johan Budi itu jelas. Yaitu KPK sudah berusaha "menjawil" Presiden untuk cepat memutuskan. Tetapi di tengah situasi kisruh ini, Presiden Jokowi malah melakukan lawatan ke Malaysia, sebelum masalah benar-benar tuntas. Bukankah pantang bagi nakhoda untuk meninggalkan kapal yang sedang oleng, sebelum mengupayakan penyelamatan?

jokowi malaysia

Jokowi berkunjung ke Malaysia, 5 Februari 2015. (Sumber: newsabndxcess)

Memang ada Tersangka korupsi yang kontan mengundurkan diri dari jabatannya setelah statusnya sebagai Tersangka ditetapkan oleh KPK. Misalnya Andi Mallarangeng. Karena itulah publik mengharapkan hal yang sama juga dilakukan oleh Budi Gunawan. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Budi Gunawan. Sebaliknya, Budi Gunawan tetap kukuh merasa tidak bersalah. Ia mengklaim bahwa harta kekayaannya adalah sah dan tidak melanggar hukum.

Pada dasarnya, secara naluriah, semua orang yang ditetapkan sebagai Tersangka akan merasa kehormatannya dihina (terlepas dari ia bersalah atau tidak). Dan ketika seseorang merasa kehormatannya jatuh, maka ia akan berusaha sekuat tenaga membela kehormatan dirinya. Secara ksatria mengundurkan diri dari jabatan adalah juga salah satu cara seseorang menunjukkan kehormatan diri. budi gunawanTetapi pilihan yang ditempuh oleh Budi Gunawan, yaitu tidak mengundurkan diri, juga adalah caranya membela kehormatannya (terlepas dari soal apakah ia bersalah atau tidak).

Menurut PP No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian pasal 12,  kurang lebihnya menyiratkan bahwa seseorang hanya dapat diberhentikan sebagai polisi jika telah ada keputusan tetap bahwa ia telah melakukan tindak pidana. Nah, dalam kasus Budi Gunawan, statusnya masih sebagai Tersangka, namun belum ada keputusan tetap dari pengadilan, apakah ia telah dinyatakan secara SAH melakukan tindak pidana. Status Tersangka belum berarti merupakan ketetapan hukum tetap yang menyatakan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana.  

Tetapi sebetulnya pasal 12 di atas cukup punya daya jerat tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan. Sebab pasal 12 juga menyatakan seseorang dapat diberhentikan sebagai polisi, jika menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian.

Foto: Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., MSi., Ph.D (Sumber: Wikipedia)

Karena Budi Gunawan tak dapat diharapkan bersedia mengundurkan diri, maka Presiden Joko Widodo yang paling bertanggung jawab untuk segera memutuskan, dengan mengedepankan hukum tertinggi. Letaknya lebih tinggi daripada UU dan PP lain yang ada. Dan hukum yang tertinggi itu adalah nilai moral yang berlaku universal, yang terletak di dalam nurani dan akal sehat. Presiden Jokowi cukup bertanya kepada nuraninya. Pertanyaan itu adalah, mampukah ia memberi logika hukum jika ia melantik seorang Tersangka sebagai Kapolri? Sebaliknya, jika membatalkan pelantikan Budi Gunawan, maka Jokowi juga tentu harus sanggup memberi dasar pertanggungjawaban hukumnya,

Dengan alasan apapun (menunggu proses pra peradilan dll), kesan pembiaran terhadap kisruh KPK-Polri tidak bisa dibiarkan berlarut-larut terlalu lama. Perkara antar penegak hukum yang dibiarkan terus menggantung, adalah bertentangan dengan azas negara hukum. Salah satu azas di dalam negara hukum yaitu harus ada kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu harus segera diwujudkan secara cepat, jitu, sigap dan tangkas. Kasus KPK-Polri, sudah menimbulkan situasi chaos yang mengganggu proses tumbuhnya budaya penegakan hukum. Jelas ini bukanlah tontonan pendidikan penegakan hukum yang baik bagi rakyat.

fr wwWalentina Waluyanti

Nederland, 7 Februari 2015

Back

Add comment


Security code
Refresh

Diverse

 Asyiknya Lebaran Jadul

IMG 4172wm

Read More

Written by Walentina Waluyanti

History

Di Balik Matinya Hitler

hitler eva2

Read More

Written by Walentina Waluyanti

Buku Walentina di Gramedia

Buku Walentina Waluyanti di Gramedia

walentina06

Read more

Written by Walentina Waluyanti

Bung Hatta

Berkunjung ke Rumah Kelahiran Bung Hatta

DSC 0424wm

Read More

Written by Walentina Waluyanti

Korban Hitler

Mengerikan! Rumah Jagal Pemusnah Manusia!

dachau013

Read More

 Written by Walentina Waluyanti

'Tembak Bung Karno'

Historic House

Berkunjung ke Rumah Karl Marx di Jerman

DSC 0180wm

Read More

Written by Walentina Waluyanti

Quote by Walentina Waluyanti

walentina avatar

"Jadilah penulis bermartabat, punya harga diri, dengan tidak menjiplak tulisan orang lain. Dengan pedang kehormatan dan harga diri, tulisan karya sendiri dapat mengangkat harkat penulisnya."

email: walentina@waluyanti.com